Selasa, 23 April 2013

Aburizal Bakrie Memang Pahlawan Sidoarjo

Mencermati beberapa tulisan mengenai Aburizal Bakrie (ARB) belakangan ini di Kompasiana, membuat saya tertarik untuk mengungkapkan pemikiran saya mengenai beliau. Tanpa menafikan penderitaan masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo. Terlepas dari saya bukan pengagum maupun pembenci Aburizal Bakrie, namun menempatkan ARB pada proporsinya merupakan hal yang tepat ketimbang mencaci membabi buta terutama pada kaitannya terhadap lumpur Sidoarjo yang menyembur Mei 2006.



Ada beberapa fakta penting yang tidak disoroti masyarakat terkait Lapindo Brantas Inc, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang ditunjuk oleh BP Migas untuk melakukan proses pengeboran Migas di Sidoarjo. Saham Lapindo Brantas Inc, 100% dimiliki oleh PT. Energi Mega Persada. PT. Energi Mega Persada merupakan anak perusahaan dari Group Bakrie (sumber: Wikipedia). Perhatikan kata ditunjuk, artinya bukan melalui proses tender.

Nama Aburizal Bakrie tidak ditemukan dalam jajaran Direksi maupun Komisaris PT. Energi Mega Persada, maupun Lapindo Brantas Inc. Artinya, ARB tidak bisa dianggap bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada operasional PT. Energi Mega Persada maupun Lapindo Brantas Inc.

Aburizal Bakrie pensiun dari Group Bakrie pada tahun 2004, setelah ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009. Artinya, ARB sudah tidak bekerja lagi di Group Bakrie 2 tahun sebelum kasus lumpur Sidoarjo terjadi. Sudah pensiun.

Siapa Yang Seharusnya Bertanggung Jawab Atas Lumpur Sidoarjo?
Untuk melakukan eksplorasi Migas, sebuah perusahaan memerlukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Dalam studi tersebut, yang sering disebut speculative survey, dilakukan riset mengenai konsep dasar geologi, cekungan, tektonik, endapan, gempa serta data seismik. IUP dimohonkan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati. Seperti apa hasil studi kelayakan sehingga Menteri terkait mengeluarkan ijin eksplorasi di wilayah tersebut?
Selain persyaratan administratif, dalam permohonan IUP juga wajib memuat amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), dan Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Artinya, selain Lapindo Brantas Inc. sebagai kontraktor, para pemberi izin eksplorasi adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya semburan lumpur Sidoarjo ini. Para pemuka adat, para pemuka masyarakat sekitar yang turut mengijinkan dilakukannya eksplorasi migas juga harus dipertanyakan tanggung jawabnya. Jangankan melakukan eksplorasi migas, membangun tower telekomunikasi saja harus ada tandatangan warga minimal dalam radius 100m, harus dapat izin pemuka masyarakat dan preman setempat. Membangun rumah ibadah saja harus ada tandatangan 60 warga. Apalagi eksplorasi migas di atas pemukiman penduduk, di daerah rawan gempa, di dekat gunung berapi paling dahsyat di Indonesia, Semeru. Tanpa asuransi kecelakaan. Inilah poin aneh bin ajaib kasus lumpur Sidoarjo, tidak ada asuransi kecelakaan terhadap warga dalam radius terdampak.

Berdasarkan kepada siapa IUP Eksplorasi diberikan tembusannya, serta pihak-pihak penyetuju amdal, maka saya simpulkan pihak-pihak berikut dianggap turut bertanggung jawab dalam kasus lumpur Sidoarjo.
Penerima tembusan IUP Eksplorasi :
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur
9. Bupati
10. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
15. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Propinsi
17. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Lingkungan yang turut mengetahui:
1. RT, RW, Lurah, Camat
2. Karang Taruna, Organisasi massa setempat (jika ada)
3. Pemuka Adat setempat (jika ada)
4. Pemuka Agama setempat (jika ada)
5. Ketua Preman setempat (jika ada)
Jika saya berandai-andai. Ini hanya andai-andai. Jika dalam mengurus perizinan, setiap meja diberi amplop berisi uang, maka nama-nama di atas adalah pihak-pihak yang turut menerima uang dalam memuluskan perijinan tersebut. Memangnya ada yang gratis?
Lalu, dimana ada nama Aburizal Bakrie dalam keruwetan soal lumpur Sidoarjo ini? Dalam kapasitas beliau saat itu sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, tentu saja ARB turut direpotkan atas kasus ini. Terlebih lagi, Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah perusahaan milik adiknya. Tapi, apakah kakak harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang ditimbulkan oleh usaha adiknya?
Pada faktanya, para pemberi izin eksplorasi tanpa asuransi tersebut kini tidak ada suaranya. Semua berlindung di balik Aburizal Bakrie, yang tidak ada hubungannya dengan bencana tersebut.
Seharusnya, Lapindo Brantas Inc. bersama-sama dengan Pemerintah Pusat cq. Departemen ESDM, serta Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberi kompensasi kepada warga Sidoarjo. Bukan ARB, yang notabene adalah pihak luar dari keruwetan bencana eksplorasi tersebut.
Lantas, jika ARB memberikan kompensasi kepada para korban lumpur Sidoarjo, bukankah Aburizal Bakrie pantas jadi pahlawan Sidoarjo?
- Esther Wijayanti -
Note: penulis, Esther Wijayanti : bukan simpatisan Golkar. Cuma mbok-mbok dapur biasa.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...