Minggu, 22 September 2013

Partai Golkar Menilai Persoalan DPT Belum Selesai

Caleg No.7 Golkar Dapil 5 Kota Bekasi
JAKARTA, suaramerdeka.com - Partai Golkar menilai persoalan Daftar Pemilih Tetap masih terjadi disebabkan Komisi Pemilihan Umum belum melakukan penyandingan data dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri.

“Penyandingan data antara KPU dan data milik Dirjen Dukcapil Kemendagri bisa menjadi jalan tengah bagi calon pemilih yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan. Dengan penyandingan, pemilih pada pemilu bisa lebih akurat,” ujar Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunandjar hari ini di Media Center BKPP DPP Partai Golkar.


Sebelumnya KPU mengklaim sudah melakukan sinkronisasi data 115 juta orang pemilih hasil penyandingan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dengan 190.463.184 penduduk yang termuat dalam DP4 Kemendagri.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, KPU mengklaim bahwa dari 136.020.095 daftar penduduk yang NIK-nya dinyatakan sudah tunggal dan 100 persen akurat, terdapat 98.400.728 penduduk yang tidak ada dalam DPSHP.

KPU juga menjelaskan sudah sekitar 139  juta penduduk  masuk ke Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU serta 165 Kabupaten/Kota sudah bersih dan dimasukkan Sidalih KPU.

Sejak awal Partai Golkar selalu mendorong penyandingan data antara versi KPU dan Kemendagri Dirjen Dukcapil karena kedua institusi yang seharusnya berjalan secara sinergis justru terlihat tidak kompak.
Agun Gunanjar mengatakan tidak akuratnya daftar pemilih yang disampaikan KPU karena tidak dilaksanakannya penyandingan data oleh KPU dengan Dirjen Dukcapil. Padahal, permintaan penyandingan telah disampaikan sampai tiga kali DPR.

Penyandingan data, menurut Agun, sangat diperlukan agar daftar pemilih tanpa nomor induk kependudukan (NIK) yang diklaim banyak ditemukan KPU dari basis daftar penduduk potensial pemilih (DP4) Kemendagri bisa diluruskan.

“Sengkarut DPT menjadi tanda tanya sebab Pemerintah sejak 2011 mencanangkan proyek KTP elektronik (e-KTP) dengan anggaran hampir mencapai Rp6 triliun yang memiliki salah satu tujuan mencegah pemilih ganda dalam pemilu. Datanya harusnya lebih siap,” ujarnya.
Sumber: (Rifki / CN34 / SMNetwork)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Google+ Followers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...